PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
Home Blog Page 12

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD Se-Papua Barat

Setelah sempat mengalami beberapa kali penundaan, pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010 dilangsungkan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Papua Barat antara BPK RI dengan 12 DPRD se-Provinisi Papua Barat. Penandatanganan yang dilangsungkan di halaman gedung BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Papua Barat di Jalan Sowi Gunung...

GEMPA BUMI

Beberapa tahun ini gempa bumi sering melanda Indonesia. Kita pasti masih ingat gempa yang baru-baru ini terjadi di Sumatera Barat (Padang-Pariaman), Bengkulu, Jawa Barat (Tasikmalaya dan sekitarnya, kemudian pada tahun 2006 pernah terjadi gempa yang menyebabkan bencana di Bantul, Yogyakarta dan yang terbaru di Papua (Sorong-Manokwari) diperkirakan terjadi akibat aktivitas lempeng tektonik. Penulis memang bukan pakar geologi, geografi, atau ilmu-ilmu...

AUDITOR BPK WAJIB PATUHI KODE ETIK PEMERIKSA

BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menerima kunjungan kerja Eselon I BPK RI Pusat, Sudin Siahaan, S.H. pada hari Kamis, 8 Juli 2010, dan ditemui langsung oleh Kepala Perwakilan, Ir. Cornell Syarief P., M.M. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menyikapi informasi terjadinya pelanggaran kode etik oleh beberapa oknum auditor dan pejabat terkait pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian opini atas LKPD. Dalam...

Ucapan Selamat

Kepala Perwakilan Beserta Seluruh Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat mengucapkan selamat atas pernikahan Mukhammad Yogiantoro, S.E., Ak. dengan Dica Surya Cardina, S.E., Ak. dan Dody Iskandar Mubarak dengan Fitri Ayudha Sari, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Selamat atas dilantiknya Bapak Wahyono, S.E.  menjadi Kepala Sub Auditorat Papua Barat I

Perpisahan & Penempatan Pegawai Baru

BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam melakukan pemeriksaan sangat memerlukan auditor yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai di bidang pengelolaaan keuangan negara/daerah. Pada tahun 2009, sebanyak 9 (sembilan) orang auditor telah dimutasikan dari perwakilan Provinsi Papua Barat. Kesembilan auditor tersebut merupakan auditor-auditor yang telah ditempatkan di wilayah Papua selama 3 tahun atau lebih. Pada tahun yang sama...

Provinsi Papua Barat

Provinsi Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat, red) merupakan daerah pemekaran dari Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999. Provinsi Papua Barat beribu kota di Manokwari, terdiri dari 10 Kabupaten dan 1  Kota yaitu Kabupaten Manokwari. Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong Selatan,...

Olahraga Futsal Perwakilan

Setelah seharian bekerja dan sibuk dengan aktivitas kantor, para pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat melakukan beberapa kegiatan di luar jam kantor. Salah satu kegiatan tersebut adalah kegiatan olahraga futsal. Olahraga futsal biasanya diikuti oleh para pegawai laki-laki sementara pegawai perempuan (yang hanya berjumlah 6 orang) menjadi supporter mereka. Hari Rabu dan Jumat bertempat di GOR Sanggeng Manokwari...

MENUJU KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL

Inisiatif BPK untuk Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah di Papua Barat Kebutuhan akan sumber daya manusia yang memahami pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua Barat dirasakan sangat perlu, mengingat hasil pemeriksaan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) atas laporan keuangan Pemda menunjukkan hal-hal elementer dalam pengelolaan keuangan daerah belum dilaksanakan dengan baik. Misalnya: (i) penyajian saldo aset tetap...

Diklat Pemeriksaan LKPD

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.  Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari ketiga jenis pemeriksaan tersebut, pemeriksaan...

Diklat Pemeriksaan LKPD

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari ketiga jenis pemeriksaan tersebut, pemeriksaan...
Free WordPress Themes, Free Android Games