Hasil pemeriksaan BPK RI di Papua Barat lambat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan UU No. 15  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pihak Pemerintah Daerah wajib untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dalam waktu maksimal 60 hari dan melaporkannya kepada BPK RI. Sejak berdirinya pada 5 Mei 2007, Perwakilan BPK RI di Manokwari telah melakukan pemeriksaan...

BPK RI menyatakan tidak dapat memberikan pendapat/disclaimer Perwakilan BPK RI di Manokwari menyerahkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2007 Kabupaten Manokwari, Rabu 10 September 2008. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI kepada Ketua DPRD,  dan Wakil Bupati Manokwari, dan Kepala Bawasda Kabupaten Manokwari di Kantor DPRD Kabupaten Manokwari. Hasil pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Manokwari tersebut,...

Pada tanggal 4 Januari 2009 terjadi gempa bumi yang menyebabkan Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat di Jalan Yos Sudarso No 31 mengalami kerusakan berat  sehingga sudah tidak layak untuk digunakan. Dengan alasan keamanan dan kelayakan, untuk sementara kantor perwakilan dipindahkan ke Rumah Jabatan dan Mess Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat di Jalan Sowi Gunung...

Hasil cetak buku (contoh : Buku BPK Menunaikan amanat konstitusi) atau media publikasi lainnya

Di upload dalam bentuk PDF bagi perwakilan yang memiliki, bila tidak memiliki warta BPK, menu ini dihapus.

MoU dengan pemerintah daerah (terutama dengan DPRD)

Pidato dan makalah yang pernah disampaikan oleh pimpinan dalam berbagai acara selama masa jabatannya

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Berisi tentang segala sesuatu tentang BPK perwakilan yang perlu diketahui publik sebagai media pembelajaran publik