PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT 2011-2030
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT 2011-2030
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2015
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2015
KUNJUNGAN KETUA BPK KE PROVINSI PAPUA BARAT
Kamis, 27 Agustus 2015, Ketua BPK Harry Azhar Azis mengunjungi Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Ini adalah kunjungan pertama kali Harry Azhar Aziz ke Provinsi Papua Barat semenjak dilantik menjadi Ketua BPK. Adapun kehadiran Ketua BPK di Kota Sorong adalah menjadi Keynote Speaker seminar BPK dengan tema “efektifitas Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Papua dan Papua...
PENGARAHAN UMUM KEPALA AUDITORAT VI.B BPK TENTANG PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kamis, 17 September 2015, Dalam rangka memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan perangkat daerah di Provinsi Papua Barat tentang pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mengadakan kegiatan “Pengarahan Umum Tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang disampaikan oleh Kepala Auditorat VI.B Badan Pemeriksa Keuangan Ir. Adi Sudibyo, M.M.
Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, Abraham O...
SOSIALISASI PUPNS 2015 DI BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
Kamis, 17 September 2015, Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Eletronik Tahun 2015, Subbagian Sumber Daya Manusi (SDM) BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mengadakan kegiatan Sosialisasi PUPNS untuk para pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Kegiatan yang dilaksanakan di ruang pertemuan auditorat lantai...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014
Manokwari, Senin 21 September 2015, bertempat di ruang Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, Dali Mulkana selaku Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan TA 2014 pada pemerintah daerah. LHP diserahterimakan kepada Ketua DPRD Kabupaten Manokwari Selatan, Esau Haoren, Pj. Bupati Manokwari Selatan, Lasarus Indouw, S.P., M.M. Turut...
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 26 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 26 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
PERDA KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TA 2013
PERDA KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TA 2013
PERDA KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013
PERDA KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 26 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 26 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 25 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 25 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 24 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 24 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 23 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 23 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 22 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 22 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 19 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 19 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 18 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 18 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyediaan Dan Atau Penyedotan Kakus
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyediaan Dan Atau Penyedotan Kakus
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 4 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 4 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No.5 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel
Perda Kabupaten Tambrauw Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012
Perda Kabupaten Tambrauw Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012
Perda No. 15 Tahun 2013 tentang APBD Tahun Anggaran 2014
Perda No. 15 Tahun 2013 tentang APBD Tahun Anggaran 2014
Perda Kabupaten Tambrauw Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013
Perda Kabupaten Tambrauw Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013
Perda Kabupaten Tambrauw Nomor 01 Tahun 2013 tentang APBD Tahun Anggaran 2013
Perda No. 01 Tahun 2013 tentang APBD TA 2013
PENGARAHAN UMUM ANGGOTA VI BPK RI DI PROVINSI PAPUA BARAT
Manokwari, 25 Juni 2015 –Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat. Dalam kunjungan tersebut Anggota VI BPK RI memberikan pengarahan umum kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam acara ramah tamah dan berbuka puasa bersama. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi, Wakil Ketua I DPR Papua Barat, Robert...
BPK Berikan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014
Manokwari, 26 Juni 2015 – Dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23 E ayat (2), pada hari ini, Jumat 26 Juni 2015, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 kepada DPR Papua Barat dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPR Papua Barat, Manokwari.
Penyerahan LHP dilakukan oleh Anggota VI...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NNOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
MULAI 2015 PEMERINTAH PUSAT ALOKASIKAN DANA DESA
MULAI 2015 PEMERINTAH PUSAT ALOKASIKAN DANA DESA
Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli serta Praktek Peradilan Semu (Moot Court) Pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
Manokwari, 29 Januari 2015 - Memasuki akhir Januari 2015 Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan Ditama Binbangkum BPK RI melaksanakan rangkaian kegiatan Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli serta praktek peradilan semu (moot court). Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 28 s.d 29 Januari 2015 bertempat...
Kajian Hukum Atas Hak-hak Keuangan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Purna Bakti
Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD secara umum diatur melalui PP Nomor 24 Tahun 2004 yang terakhir kali diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. PP ini menjabarkan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Didalam PP ini tidak diatur mengenai hak berupa dana pensiun bagi Pimpinan dan...
Mantan Produser Papua Barat TV Didakwa Korupsi Dana Hibah
Pada hari Rabu, 21 Januari 2015, Mantan produser Papua Barat TV (PBTV), Yustin Teti Sanda, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Papua Barat, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah senilai Rp 3 miliar. Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Maryono ,S.H. Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jhon Ilef Malamassam menyebutkan bahwa terdakwa diketahui mengajukan proposal...
Contoh Tulisan Hukum
i'm in Tulisan Hukum category (see sidebar). please delete me.
lorem ipsum dolores anum.
the quick brown fox jump over the lazy dog.