Manokwari, 15 Agustus 2018 – Dalam upaya menegakkan komitmen dan mempertahankan capaian guna meningkatkan kualitas pemeriksaan dan kelembagaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghadapi tantangan yang dapat mengganggu kinerja dan kredibilitasnya sebagai lembaga pemeriksa. Tindakan penyalahgunaan wewenang, perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar standar, melanggar kode etik dan lemahnya pengawasan, merupakan hal-hal yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi BPK.
Salah satu langkah yang dilakukan BPK dalam pencapaian visi dan misinya adalah melalui pembangunan zona integritas. Pembangunan zona integritas disusun dari sumber daya manusia, tata laksana, sarana dan prasarana, teknologi informasi, piranti lunak, monitoring dan evaluasi yang didukung inovasi warga BPK untuk tetap menjadi yang terbaik. Pembangunan zona integritas merupakan bagian dari reformasi birokrasi, dimana keberhasilannya akan berpengaruh pada kesejahteraan pegawai BPK. Untuk itu, perlu menjadi perhatian semua pihak untuk mempertahankan nilai yang sudah baik dan meningkatkan agar nilai reformasi birokrasi di BPK lebih baik lagi.
Pembangunan Zona Integritas akan dilakukan di seluruh satker BPK. BPK Perwakilan Papua Barat juga turut berpartisipasi dalam hal tersebut. Untuk itu, dilaksanakan acara Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Acara Sosialisasi yang bertempat di Auditorium ini dilaksanakan hari Rabu, 15 Agustus 2018. Moderator acara ini adalah Kepala Sekretariat Perwakilan, Bapak Mudji Sugihardjo. Pembawa materi adalah Kepala Perwakilan, Bapak Paula Henry Simatupang.
Dalam acara ini, Bapak Paula menginginkan agar BPK Perwakilan Papua Barat dapat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Hal ini pun senada dengan surat keputusan dari Ketua BPK, Bapak Moermahadi Soerja Djanegara yang menargetkan BPK Perwakilan Papua Barat dapat meraih predikat WBK di tahun 2019. Target ini perlu menjadi tanggung jawab bersama. Para pegawai diharapkan untuk dapat membangun persepsi tentang zona integritas baik dalam kegiatan pemeriksaan, layanan perkantoran, dan pelayanan publik. (AMS)
