Manokwari, Jumat 4 Desember 2015 – BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, menggelar kegiatan “Pendatanganan Keputusan Bersama Tentang Juknis Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Daerah Secara Online Pada PT Bank Papua, Penandatangan Rencana Aksi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, dan Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2015”. Kegiatan ini merupakan penutup dari rangkaian kegiatan yang telah dimulai dari 1 s.d 3 Desember 2015. Berturut-turut dari 1 s.d 3 Desember 2015, telah dilakukan Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II 2015, Pembahasan Juknis Akses Data Secara Online Pada PT Bank Papua dan Pembahasan Rencana Aksi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.
Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 WIT, dihadiri oleh Asisten I Provinsi Papua Barat Musa Kamodi, Ketua MRPB Fitalis Yumte, Drektur Utama PT Bank Papua Johan Kafiar, Ketua Komisi D DPR Provinsi Papua Barat Ortis Sagrim, Bupati Maybrat Karel Murafer, Bupati Tambrauw Gabriel Asem, Bupati Teluk Wondama Alberth H. Torey, Bupati Manokwari Bastian Salabai, Walikota Sorong Lamberth Jitmau, Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat Abia Ulu, Kepala BPKAD/DPPKAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat dan Kepala Inspektorat se-Provinsi Papua Barat.
Acara dibuka Kepala Sekretariat Perwakilan Andi Sonny sebagai ketua panitia acara dan dilanjutkan sambutan dari Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat, Dali Mulkana. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan menerangkan pentingnya kegiatan ini diadakan, baik bagi BPK maupun bagi Pemerintah Daerah.
Kepala Perwakilan mengharapkan dengan Penandatangan Bersama Juknis Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Daerah Secara Online Pada PT Bank Papua, dapat membantu kelancaran audit yang dilakukan BPK. Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan menghimbau Kepala Daerah untuk lebih tertib dalam melakukan pengelolaan keuangan, serta menghimbau PT Bank Papua untuk menjadikan Pemerintah Daerah se-Provinsi Papua Barat sebagai nasabah prioritas mengingat pemerintah daerah merupakan pemilik saham terbesar PT Bank Papua.
Kepala Perwakilan juga menghimbau Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Papua Barat untuk bersungguh-sungguh dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dalam pencatatan laporan keuangan. Dengan dilakukannya Penandatanganan Bersama Rencana Aksi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, dapat menjadi motifasi bagi pemerintah daerah untuk lebih baik dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.
Selain Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat, sambutan juga disampaikan oleh Asisten Satu Provinsi Papua Barat Musa Kamodi, Direktur Utama PT Bank Papua Johan Kafiar dan Ketua MRPB, Fitalis Yumte. Musa Kamodi, Johan Kafiar dan Fitalis Yumte dalam sambutannya, menyambut baik kegiatan yang diadakan oleh BPK perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel di Papua Barat.
Selepas pemberian kata sambutan, acara dilanjutkan dengan Pendatanganan Keputusan Bersama Tentang Juknis Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Daerah Secara Online Pada PT Bank Papua, Penandatangan Rencana Aksi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, dan Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2015. Dalam kesempatan ini, BPK diwakili oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah diwakili oleh Kepala Daerah, PT Bank Papua diwakili oleh Direktur Utama.
BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah mengundang seluruh Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Papua Barat untuk hadir dalam kegiatan ini. Dikarenakan beberapa daerah akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak pada 9 Desember 2015, maka hanya 5 (lima) dari 13 (tiga belas) kepala daerah yang hadir.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat dan tamu undangan yang hadir.
