Sehubungan akan diterapkannya Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2015 dan dalam rangka memberikan pemahaman kepada media dan publik, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat kembali mengundang para jurnalis di Provinsi Papua Barat untuk mengikuti acara Media Workshop II 2014. Acara ini dilaksanakan pada hari jumat, 12 Desember 2014 pukul 14.00 WIT bertempat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat,dengan tema “Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dan Implikasinya Terhadap Opini BPK”. Kegiatan ini dihadiri oleh wartawan dari media cetak dan eletronik, Biro Humas Provinsi Papua Barat, Bagian Humas Kabupaten Manokwari, serta pejabat struktural dan fungsional BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Yonice Arlince Kambu bertindak sebagai pembawa acara yang memandu jalannya Media Workshop. Ketua Panitia Media Workshop yang sekaligus merupakan Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, Muh Najib, S.H membuka acara ini. Acara dilanjutkan dengan pemberian kata sambutan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat, Dali Mulkana, S.E., M.Sc., Ak. Dalam sambutannya beliau mengucapkan terimakasih atas kehadiran media dalam acara media workshop dan menyampaikan pentingnya posisi media bagi BPK, karena media adalah sahabat BPK.
Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dan Implikasinya Terhadap Opini BPK oleh Hastiono Adipranoto,SE.Ak selaku Ketua Tim Yunior pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Dalam pemaparannya, pembicara menjelaskan beberapa hal, antara lain dasar hukum, definisi dan manfaat penerapan akuntansi berbasis akrual, perbedaan basis kas dengan basis akrual serta implikasi penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap opini BPK.
Setelah pemaparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan foto bersama. Media Workshop ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para rekan media atas pentingnya penerapan akuntansi berbasis akrual pada entitas publik dan implikasinya terhadap opini BPK.
