Manokwari, 12 Juni 2025 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua
Barat hari ini secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan tahapan akhir dari
proses pemeriksaan keuangan daerah.
Sesuai amanat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK menyerahkan LHP
kepada lembaga perwakilan rakyat daerah dan pimpinan entitas terkait. Dalam konteks
kabupaten/kota, LHP atas LKPD yang telah diaudit diserahkan kepada DPRD dan Kepala
Daerah. Selanjutnya, LHP ini akan diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003. Pemerintah Kabupaten Manokwari telah berupaya maksimal dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, opini atas laporan keuangan Kabupaten Manokwari tahun ini tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
BPK berharap Pemerintah Kabupaten Manokwari dapat segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, khususnya terkait penyetoran ke kas daerah. “Kami percaya bahwa upaya dan semangat Pemerintah Kabupaten Manokwari tidak akan berhenti dengan opini ini. Kami yakin Pemerintah Kabupaten Manokwari akan terus melakukan yang terbaik dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang Bapak pimpin,” ujar perwakilan BPK. Dalam kesempatan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mengajak seluruh jajaran
pemerintah daerah untuk:
1. Meningkatkan disiplin dan akuntabilitas: Setiap aparatur sipil negara harus
memahami pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas
setiap tindakannya.
2. Menguatkan sistem pengendalian internal: Perbaikan pada sistem pengendalian
internal sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan
dalam pengelolaan keuangan.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia: Sumber daya manusia yang
kompeten adalah kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh
karena itu, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi seluruh pegawai sangat
penting.
4. Memperkuat koordinasi dan kerja sama: Koordinasi dan kerja sama yang baik
antara seluruh perangkat daerah sangat krusial untuk memastikan efektivitas
pengelolaan keuangan daerah.
“Saya yakin, dengan komitmen dan kerja sama yang baik, kita dapat mengatasi permasalahan
ini dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun
mendatang,” tutup perwakilan BPK.
