Manokwari, Jumat 4 Desember 2015 – Dalam rangka memberikan pemahaman kepada media dan publik, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mengadakan Media Work Shop dengan tema “Penguatan Komitmen Dalam Implementasi Akutansi Berbasis Akrual Oleh Pemerintah Daerah Di Provinsi Papua Barat”. Tema ini dipilih karena pada tahun 2015 pemerintah mulai menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangannya.
Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat dan Para Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, serta wartawan dari media cetak maupun eletronik, diantaranya Tabura Pos, Media Papua, Papua Barat TV dan Kasuari Pos. Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat, Dali Mulkana. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan menghimbau agar seluruh Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota se-Papua Barat menguatkan komitmen untuk mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 yang akan diperiksa BPK pada tahun 2016. “Pemerintah Daerah harus bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini penting, agar laporan keuangan yang disusun mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK”. Ungkap Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat.
Kepala Perwakilan juga menerangkan, untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Provinsi Papua Barat, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. “Dengan adanya pemeriksaan kinerja tersebut, diharapkan BPK dapat memberikan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual”. Ungkap Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat mengakhiri sambutannya.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual yang disampaikan oleh Ketua Tim Senior pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, Dadang Sukma. Dalam paparannya Dadang Sukma menjelaskan tentang dasar hukum, definisi dan manfaat penerapan akuntansi berbasis akrual, perbedaan basis kas dengan basis akrual serta implikasi penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap opini BPK.
Setelah pemaparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan foto bersama. Media Workshop ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para rekan media atas pentingnya Penguatan Komitmen Dalam Implementasi Akutansi Berbasis Akrual Oleh Pemerintah Daerah Di Provinsi Papua Barat.
