Manokwari, 5 Oktober 2018 – BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mengadakan Media Workshop bertema ”Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah”, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terkait Laporan Hasil Pemeriksaan, khususnya kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat pada Semester I Tahun 2018. Pembicara dalam workshop ini adalah Kepala Perwakilan, Paula Henry Simatupang, didampingi Kepala Sub Auditorat Papua Barat I, Suhardi yang sekaligus bertindak sebagai moderator. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari media-media yang bertugas di wilayah Provinsi Papua Barat baik cetak maupun elektronik, serta pejabat struktural dan fungsional.
Kepala Perwakilan memaparkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Papua Barat sampai dengan Semester I Tahun 2018, yaitu meliputi Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017, Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun Anggaran 2018, dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per Semester I Tahun 2018.
Acara Media Workshop di BPK Papua Barat
Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa pada pemeriksaan laporan keuangan TA 2017, dari 14 entitas pemeriksaan terdapat 9 entitas memperolah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 5 entitas memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kepala Perwakilan juga menyampaikan untuk mendorong entitas agar terus berusaha menciptakan pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel. Lebih lanjut, Kepala Perwakilan memaparkan bahwa semester II ini sedang dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap pengeloaan Dana Desa, pengelolaan dana JKN dan Pengelolaan Dana Pendidikan.
Diharapkan melalui kegiatan media workshop ini nantinya dapat tercipta hubungan kesepahaman dan kerja sama yang saling mendukung antara BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dan media di Provinsi Papua Barat dalam menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah secara jelas dan akurat kepada publik. Hal ini sekaligus menjadi alat komunikasi kepada media dan masyarakat, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui sampai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah Daerah. (AMS)
